Permasalahan yang muncul ketika Sistem Informasi Keperawatan (SIK) diterapkan di Puskesmas

Teknologi semakin hari kian berkembang. Setiap hal mengalami perubahan kearah digital. Tak terlepas di bidang kesehatan. Puskesmas yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat juga turut dituntut untuk ikut serta menyesuaikan perkembangan jaman. Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan memiliki segudang data yang pelaporannya harus secara akurat dan relevan. Namun ternyata pengolahan data tersebut tahun-ketahun mengalami penyesuaian demi mengikuti jaman, yaitu dengan digitalisasi. Dalam dunia kesehatan dikenal sebuah sistem yang terfokus untuk mengolah data kesehatan yang kita sebutr SIK atau Sistem Informasi Kesehatan. Dalam kemunculannya ini tentu membawa perubahan dalam dunia kesehatan itu sendiri. Namun pernahkah kita berfikir apa yang terjadi ketika SIK ini pertama kali kita terapkan di Puskesmas? Ya tentu jawabannya adalah MASALAH. Berikut adalah masalah-masalah yang munsul ketika SIK pertama kali diterapkan di Puskesmas :

1. Keterbatasan SDM yang mampu menjalankan aplikasi

Selama ini tidak ada tenaga khusus di puskesmas untuk pengolahan informasi. kebanyakan di puskesmas itu segala hal pengolahan data dikerjakan langsung oleh para karyawan puskesmas secara manual. Sehingga ketika muncul sistem baru dalam pengolahan data, banyak karyawan yang justru malah kebingungan. sehingga SDM untuk SIK ini sangan kurang.

2. Keengganan karyawan Puskesmas untuk mempelajari hal baru

Setiap hari karyawan puskesmas selalu mengerjakan hal itu-itu saja. Ketika SIK ini muncul maka perlu belajar lagi bagaimana cara penggunaannya, namun tak jarang tenaga kesehatan tidak bersemangat mempelajari hal yang dianggapnya itu.

3. Memandang penggunaan aplikasi SIK sebagai tambahan beban pekerjaan

Tugas perawat yang sudah cukup banyak dirasa semakin bertambah ketika hendak diterapkan SIK ini. Petugas puskesmas merasa akan ada tenaga dan waktu lebih yang harus dikeluarkan.

4. Keterbatasan jumlah komputer di puskesmas

Sistem informasi tentu saja tidak akan terlepas dari teknologi, dan teknologi yang diperlukan disini adalah komputer sebagai sarana pengolahan informasi. Namun nyatanya di puskesmas jumlah komputer belum memadai untuk menjalankan SIK.

5. Perlu peningkatan jumlah listrik dengan bertambahnya jumlah komputer di puskesmas

Ketika ada penambahan komputer maka sumber energi yang diperlukanpun akan menjadi semakin lebih banyak. Jika penambahan komputer tidak didampingi penambahan daya listrik maka akan terjadi masalah lain terhadap penerapan SIK.

Itulah beberapa masalah yang kemungkinan besar akan muncul ketika pertamakali SIK ini akan  diterapkan di puskesmas. Lalu apakah ada cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? tentusaja ada. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa diaplikasikan untuk penertapan SIK di Puskesmas :

1. Perlunya peran ketua untuk mengadakan pelatihan SIK guna meningkatkan mutu SDM

Untuk menciptakan SDM yang faham penerapan SIK ini perlu ada pendidikan tambahan supaya petugas puskesmas mengenal terlebih dahulu tentang SIK. salah satu caranya adalah dengan mengadakan pelatihan. Dengan adanya pelatihan ini petugas yang asalnya kebingungan ketika mendengar SIK diharapkan akan mulai memahami dan bisa menerapkan SIK di puskesmas.

2. Adanya regulasi dan penjelasan terkait SIK supaya petugas bisa memahami dan lebih bertanggungjawab

Ketika mendengar hal baru mungkin ada beberapa petugas puskesmas yang enggan untuk mempelajari hal itu. Namun apabila pimpinan bisa mengambil sikap tegas maka hal tersebut tetap bisa terlaksana dengan diiringi penjelasan yang baik terkait SIK.

3. Pengetahuan tentang sumber dana puskesmas serta prosedur yang perlu dipenuhi

Puskesmas yang merupakan penyelenggara kesehatan mempunyai sumber dana tersendiri untuk menjalankan kegiatannya. Disini semua puskesmas perlu mengetahui sumber dana yang bisa dimaksimalkan dan prosedur yang harus dipenuhi, yang mana dari alokasi dana tersebut bisa diimplementasikan melalui tambahan sarana komputer dan sebagagainya.

Itu adalah beberapa solusi yang bisa dilaksanakan oleh puskesmas dalam menerapkan SIK. Namun diluar itu tentu masih ada beberapa masalah yang mungkin saja bisa terjadi, juga masih ada solusi-solusi lain yang bisa puskesmas lakukan.

Masalah lain misalnya :

Apakah ketika mengadakan pelatihan apakah tidak akan menguras dana puskesmas? Bukankah itu akan menjadi tambahan pengeluaran? Jika begitu kenapa tidak menambah SDM saja untuk penerapan SIK?

Untuk dana pasti ada yang harus dialokasikan. namun kasus yang dibahas disini tentu saja beda. Ini bukan menjadi PR 1 puskesmas saja melainkan seluruh puskesmas yang ada di indonesioa. Selain itu dari KEMENKES sendiri sudah jelas standar untuk SIK itu seperti apa. Salah satu syarat untuk pengelolaan SIK itu adalah selain faham tentang sistem informasi juga harus faham terkait pelaksanaan program puskesmas disertai keilmuan terkait kesehatan. Tidak akan maksuimal jika kita menambah SDM yang faham SIK namun belum faham terkait keilmuan kesehatannya. Apalagi tugas nya pun akan sangat banyak jigka data 1 puskesmas diolah oleh 1 atau 2 orang saja. Maka yang paling mungkin disini adalah memahamkan SIK terhadap karyawan puskesmas. dengan begitu proses uinformasi dilakukan langsung oleh setiap petugas sesuai dengan tanggungjawab masing-masing, dan ketika kita berbicara tentang pelatighan maka bukan 1 puskesmas saja tetapi seluruh puskesmas. Maka bisa diadakan pelatihan bersama untuk mengurangi dana yang dikeluarkan, dan untuk kegiatan pelatihan punharusnya ini adalah tanggungjawab KEMENKES sehingga dalam pelaksanaannya puskesmas bisa bekerjasama dan bersama-sama mengajukan ke DINKES untuk diadakan pelatihan tyersebut.

Memangnya apa saja standar-standartenaga  SIK di puskesmas?

Agar diperoleh data dan informasi yang berkualitas, maka dibutuhkan tenaga SIK yang memiliki pemahaman mengenai bidang kesehatan, statistik bidang kesehatan dan teknologi informasi. Untuk itu secara umum menurut DEPKES RI kompetensi yang diperlukan pada tenaga SIK adalah:

1. Memahami bidang kesehatan baik aspek klinis maupun program kesehatan.

  • memahami istilah-istilah kesehatan
  • memahami program kebijakan kesehatan
  • memahami epidemiologi penyakit
  • memahami indikator kesehatan

2. Memahami dan mampu melakukan kegiatan statistik bidang kesehatan

  • mampu melakukan teknis pengumpulan data
  • mampu melakukan validasi data
  • mampu melakukan pengolahan data secara manual dan elektronik
  • mampu melakukan pengukuran indikator kesehatan
  • mampu menyajikan data dan informasi secarqa tepat

3. Memahami dan mampu mengoperasikan komputer dan atau teknologi informasi lainnya

  • mampu mengoperasikan software pengelolaan, analisis dan penyajian data
  • mampu mengoperasikan jaringan dan lain-lain

4. Memiliki sifat respionsif mampu berkoordinasi dengan unit terkait ketika mendapatkan informasi yang tidak logis, teliti, sabar dan tekun.

ANGKA KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL RISKESDAS 2018

Sik from rinawwww

BAB I

PENDAHULUAN

›Hampir separuh atau sebanyak 48,9% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia atau kekurangan darah, menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018. Berdasakan data Riskesdas 2018 yang dirilis di Jakarta, Jumat (2/11/2018), persentase ibu hamil yang mengalami anemia tersebut meningkat dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 37,1%.

›Dari data tahun 2018, jumlah ibu hamil yang mengalami anemia paling banyak pada usia 15-24 tahun sebesar 84,6%, usia 25-34 tahun sebesar 33,7%, usia 35-44 tahun sebesar 33,6% dan usia 45-54 tahun sebesar 24%.

 

BAB II

DATA DAN GRAFIK

Data kejadian anemia pada ibu hamil berdasarkan usia dan persentasi, menurut Riskesdas 2018

 

BAB III

INTERPRETASI DAN OPINI

Interpretasi Diagram :

Berdasarkan kedua diagram diatas menunjukan bahwa, pravelansi kejadian anemia pada ibu hamil tertinggi pada usia 15-24 tahun dengan persentase 84;6% dan terendah pada usia 45-54 tahun dengan persentase 24%

 

Opini:

Menurut hasil diskusi kelompok, terjadi peningkatan angka kejadian anemia pada ibu hamil sebesar 11,8% dari tahun 2013-2018.